HARIANEXPRESS, PEKANBARU – Kepolisian Daerah Riau resmi meluncurkan Aplikasi Dashboard Green Policing guna memperkuat deteksi dini kebakaran hutan dan lahan serta mendukung pemulihan ekosistem di Mapolda Riau. Jumat (9/10/2026)
Peluncuran sarana digital tersebut mengintegrasikan data spasial serta citra satelit Himawari-9 secara langsung. Fasilitas ini dirancang guna memetakan koordinat penghijauan, rekomendasi lokasi restorasi lingkungan, dan titik kerawanan api.
Wakapolda Riau Brigjen Simson Zet Ringu menyatakan terobosan yang diinisiasi Komjen Pol Herry Heryawan tersebut memuat pergeseran paradigma kerja kepolisian. Simson membacakan langsung amanat penggagas sistem tersebut di hadapan peserta peluncuran.
“Kita membutuhkan paradigma baru, yaitu dari respons menuju prediksi, dari reaktif menuju preventif, dari data yang terpisah-pisah menuju integrasi informasi, serta dari penindakan semata menuju upaya penjagaan, perlindungan, dan restorasi lingkungan,” ujar Herry Heryawan mengutip dari detikNews.
Pemanfaatan instrumen digital tersebut diarahkan sebagai landasan pengambilan keputusan dan pergerakan personel di lapangan.
“Namun demikian, teknologi hanyalah instrumen. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana informasi tersebut diterjemahkan menjadi pengetahuan, dasar pengambilan keputusan, dan tindakan nyata di lapangan,” tutur Herry Heryawan.
Kesadaran menjaga alam ditekankan sebagai komitmen bersama lintas generasi.
“Bumi tempat kita berpijak hari ini sesungguhnya merupakan titipan anak cucu kita. Menanam pohon dan menjaga lingkungan harus tertanam dalam sikap batin setiap petugas dan masyarakat-bukan karena takut kepada pimpinan atau pejabat, melainkan karena kita menyadari bahwa lingkungan yang sehat adalah kebutuhan bersama,” tegas Herry Heryawan.
Sebelum sistem ini diresmikan, Ketua BEM Kristiani Seluruh Indonesia Wilayah Riau Gabriel Marchelino mengingatkan perlunya keterlibatan kolektif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Riau.
Menurutnya, pemda memegang tanggung jawab strategis mitigasi dan koordinasi antarwilayah tanpa bertumpu pada satu instansi saja.
“Kami mengapresiasi setiap langkah nyata yang dilakukan Bapak Herry Heryawan dan jajaran dalam penanganan karhutla. Tetapi kami juga ingin mengingatkan bahwa karhutla bukan persoalan satu institusi. Ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja bersama,” ujar Gabriel Marchelino mengutip dari katakabar.com.
Pemerintah daerah dinilai memiliki sarana penunjang yang mesti dioptimalkan semenjak langkah pencegahan.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa ketika terjadi karhutla, semua mata hanya tertuju kepada Kapolda atau Bapak Herry Heryawan. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan perangkat yang dapat digerakkan sejak tahap pencegahan hingga penanganan,” kata Gabriel.
BEM KSI Riau mendorong agar penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan reaktif menunggu api membesar.
“Kami ingin semua pihak bergerak. Jangan menunggu polisi bergerak baru kemudian yang lain bergerak. Jangan menunggu api membesar baru seluruh unsur turun. Pencegahan harus menjadi gerakan bersama,” tambah Gabriel.
Tata kelola pencegahan kebakaran hutan diharapkan terus berjalan berkelanjutan di Riau tanpa terpengaruh pergantian pejabat.
“Kami berharap ke depan Riau memiliki sistem penanganan karhutla yang kuat. Siapa pun yang memimpin, siapa pun yang menjabat, sistemnya harus tetap berjalan. Sebab Kapolda Riau dan jajaran tentu tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah juga harus hadir dan mengambil bagian secara maksimal,” pungkas Gabriel.
Gagasan Green Policing Polda Riau sebelumnya juga dibahas dalam Focus Group Discussion bertajuk Karhutla dari Kacamata Ibukota di Jakarta pada 24 September 2026. Founder Milenial Activist Institute Hengky Primana menekankan pencegahan serta keterlibatan warga sebagai fokus utama.
“Kita tidak boleh terus berpikir bahwa penanganan karhutla baru dimulai ketika api muncul. Yang harus diperkuat justru bagaimana mencegah api muncul, bagaimana masyarakat terlibat dan bagaimana lingkungan yang rusak bisa dipulihkan,” jelas Hengky Primana kepada Tribratanews.polri.go.id.
Inovasi perlindungan lingkungan tersebut diharapkan dapat diterapkan di berbagai kawasan di Indonesia.
“Harapan kami Green Policing bisa menjadi program nasional, tentu dengan penyesuaian sesuai karakter masing-masing daerah,” ucap Hengky Primana.
Koordinator Pusat BEM KSI Charles Gilbert turut menegaskan pentingnya andil pemuda dalam menghadapi bencana kebakaran hutan.
“Generasi muda jangan hanya menjadi penonton ketika terjadi bencana lingkungan,” kata Charles Gilbert kepada Tribratanews.polri.go.id.
Replikasi konsep pengamanan lingkungan ini dinilai mampu menopang gerakan terpadu pemeliharaan alam nasional.
“Kalau Green Policing bisa diperkuat dan direplikasi, maka ini bisa menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga Indonesia,” pungkasnya.
Laporan mengenai perkembangan sistem Dashboard Green Policing turut dipublikasikan pada 10 Oktober 2026. Publikasi tersebut mencatat berjalannya pemantauan titik api dan pemetaan area pemulihan lingkungan di Riau.
